DPD RI Jaring Aspirasi Untuk Rancangan Undang Undang Partisipasi Masyarakat

DPD RI Jaring Aspirasi Untuk Rancangan Undang Undang Partisipasi Masyarakat

Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyebut bahwa masyarakat Indonesia

tidak suka hanya menjadi objek pembangunan.

“Masyarakat Indonesia ini ingin menjadi subyek yang ikut mendesain pembangunan,” kata Emil seusai membuka Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi RUU Partisipasi Masyarakat Kerjasama DPD RI & Pemprov Jabar di RR Papandayan, Gedung Sate Bandung, Kamis (24/1/2019). Dalam acara tersebut, DPD RI dan Pemprov membahas rancangan pembuatan UU partisipasi masyarakat.

Emil mencontohkan forum CSR sebagai partisipasi di bidang bisnis

, kemudian tim akselerasi pembangunan (partisipasi) dari sisi ilmu pengetahuan. “Itu semua bentuk partisipasi. Kami berharap seluruh UU di Indonesia memuat ruh partisipasi masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan bahwa FGD digelar untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait rancangan UU partusipasi masyarakat. Hal itu menyusul banyaknya kebijakan yang akhirnya merugikan masyarakat, karena aspirasi tidak terakomodasi.

“Hal itu terjadi karena aturan yang dibuat tidak diawali dengan mendengarkan aspirasi masyarakat

,” kata Eni.

 

Sumber :

https://blog.fe-saburai.ac.id/peranan-tumbuhan-paku/