Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Ketentuan  Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia

Perihal warga Negara Indonesia diatur dengan undang-undang. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
  2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
  4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
  5. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional
maupun forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia. Ketentuan internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.
Hak Asasi Manusia pada hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan dekmikian hak-hak ini adalah universal dan berlaku di manapun di dunia ini. Dimana ada manusia, disitu ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali.
Terdapat 24 hak-hak dasar yaitu sebagai berikut :
  1. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
  2. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
  3. Hak untuk hidup.
  4. Hak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
  5. Hak untuk bebas dari perbudakan, perhambaan dan pekerjaan paksa.
  6. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
  7. Hak atas sistem penahanan yang manusiawi.
  8. Hak atas kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidak-mampuan memenuhi kewajiban kontraktual.
  9. Hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal.
  10. Kebebasan orang asing dari pengusiran semena-mena.
  11. Hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya.
  12. Hak atas kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut.
  13. Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum.
  14. Hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi (privacy).
  15. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
  16. Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.
  17. Larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian.
  18. Hak atas perkumpulan damai.
  19. Hak atas kebebasan berserikat.
  20. Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga.
  21. Hak-hak anak.
  22. Hak-hak politik.
  23. Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum.
  24. Hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa.
Secara garis besar, ada terdapat tiga kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :


Hak-Hak Sipil Dan Politik

Hak sipil yaitu hak seseorang untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam kemerdekaan hidupnya dan  rasa aman, kebebasan bergerak, hak atas proses hukum yang adil, hak berpikir, berkesadaran dan beragama atau berkeyakinan, dan sebagainya. Yang termasuk kelompok hak-hak sipil yaitu :
  1. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
  2. Hak untuk hidup.
  3. Hak untuk tidak disiksa.
  4. Hak untuk tidak duhukum mati.
  5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.
  6. Hak atas peradilan yang adil.
Sedangkan hak politik yaitu hak seseorang untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, seperti; hak memilih dan dipilih, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di depan umum. Yang termasuk kelompok  hak-hak politik yaitu :
a.    Hak untuk menyampaikan pendapat.
b.    Hak untuk berkumpul dan berserikat.
c.    Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum.
d.    Hak untuk memilih dan dipilih.

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya adalah hak-hak yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk bias bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hak-hak ini berdampak pada adanya kewajiban negara untuk menyediakan sarana dan prasarana tertentu, karena individu-individu tidak bisa menyediakannya sendiri (misalnya karena menganggur atau cacat). Berikut yang termasuk kelompok hak-hak ekonomi dan social adalah :
  1. Hak untuk bekerja.
  2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama.
  3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja.
  4. Hak untuk cuti.
  5. Hak atas makanan.
  6. Hak atas perumahan.
  7. Hak atas kesehatan.
  8. Hak atas pendidikan.

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/bpupki-sejarah-anggota-tugas-dan-pembentukannya/