Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

  1. a)Syarat-syarat Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Ketentuan mengenai syarat-syarat juru sita diatur dalam pasal 39 UU Nomor 50 Tahun 2009, yakni:

  • Warga Negara Indonesia
  • Beragama Islam
  • Bertakwa Kepada Tuhan YME
  • Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
  • Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
  • Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai juru sita pengganti

Syarat-syarat yang ditentukan untuk juru sita sama dengan juru sita pengganti. Perbedaan terletak pada masalah pengalaman kerja. Jika untuk juru sita syarat pengalaman kerjanya minimal 3 tahun menjadi juru sita pengganti. Maka untuk juru sita pengganti, syaratnya pengalaman kerjanya minimal 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

  1. b)

    Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita atau Juru Sita Pengganti

          Pengangkatan dan pemberhentian juru sita dan juru sita pengganti diatur didalam pasal 40 UU nomor 3 tahun 2006 :

  • Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan agama yang bersangkutan
  • Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
  1. c)Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti

Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertugas :

  • Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera
  • Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
  • Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah
  • Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP.10/1961 jo. Pasal 198-199 HIR)
  • Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya
  • Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan
  • Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja juru sita diatur dalam Kep. Ketua MA No. KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30-10-96.

 

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/