PRINSIP PRINSIP OTONOMI DAERAH

PRINSIP PRINSIP OTONOMI DAERAH

PRINSIP PRINSIP OTONOMI DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari daratan dan lautan dengan ribuan pulau di dalamnya, Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah sebagai cara yang paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip otonomi daerah merupakan prinsip nyata, prinsip bebas, dan prinsip seluas – luas nya.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara negara kesatuan di dunia dengan menggunakan sistem pemerintahan otonomi daerah. Pemerintahan pusat serta daerah harus berpedoman pada UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia dan UU yang berlaku.  Di dalam aturan – aturan  tersebut terdapat prinsip – prinsip yang harus dimiliki dalam melaksanakan otonomi daerah.

1. OTONOMI DAERAH NYATA

Otonomi daerah merupakan sistem yang paling efektif untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beberapa wilayah serta berbagai macam daerah dengan berbagai keragaman pada masyarakat di setiap daerah, seperti keragaman suku, agama, budaya, adat dan nilai-nilai tradisional.

Prinsip otonomi daerah yang akan digunakan berupa otonomi daerah nyata yaitu daerah yang di berikan kebebasan dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan daerah dengan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada. Otonomi daerah mengurus dan mengatur sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan ciri khas daerah.

2. OTONOMI DAERAH SELUAS – LUASNYA

Prinsip otonomi daerah seluas – luasnya merupakan pemberian kewenangan seluas – luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat serta mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintahan otonomi daerah diberi wewenang semua urusan pemerintahan kecuali politik luar negeri, agama, keamanan, keuangan, peradilan, serta fiskal nasional.

3. OTONOMI DAERAH BERTANGGUNG JAWAB

Prinsip otonomi daerah bertanggung jawab harus benar – benar di tegakan oleh pemerintahan daerah yang mendapat tugas serta wewenang dari pemerintahan pusat. Kewajiban Pemerintah daerah memberdayakan daerah untuk pembangunan nasional demi kepentingan seluruh warga daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pemerintah harus benar – benar menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan oleh pemerintahan pusat, dengan bertanggung jawab atas mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi.

4. OTONOMI DAERAH KESATUAN

Prinsip otonomi daerah kesatuan juga berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah atau daerah lain. Persatuan dan kesatuan di berbagai daerah di Indonesia akan semakin meningkat, memberantas gerakan – gerakan yang akan menghancurkan Negara Indonesia.

5. OTONOMI DAERAH PEMBERDAYAAN

memberdayakan semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada  sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan persatuan dan keseimbangan di sebuah daerah tersebut. Mengembangkan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada di sebuah daerah dengan bantuan dan di bawah wewenang pemerinatahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melipah dan perlunya di kelolah untuk kesejahteraan masyarakat, serta sumber daya manusia yang perlu di perhatikan dan di tingkatkan seperti memperdayakan pendidikan dan keterampila untuk mencerdasankehidupan bangsa di berbagai daerah dan wiliyah di Indonesia.


Baca Juga :