Sosiologi Politik dalam masyarakat

Sosiologi Politik dalam masyarakat

Manusia adalah mahluk yang berpolitik. Politik memiliki tujuan untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Pelaku politik adalah individu atau lembaga yang merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan berpolitik manusia akan saling berhubungan untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Sosiologi melihat hubungan antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga, atau semuanya yang saling berkaitan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama : yaitu mencapai kekuasaan. Pola interaksi mereka menjadi bahan kajian sosiologi politik. Contoh : Kampanye partai-partai politik dalam pemilihan langsung pasangan presiden dan wakil presiden.

  1. c)Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai salah satu rezim tertua yang masih aktif di dunia, yang terbentuk sejak diratifikasinya Konstitusinya pada tahun 1780-an. Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagais ebuah istilah yang netral.
  1. d)Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak ‘lucu’ pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja.

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas.